Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa sebagai Akselerator Kesejahteraan Nelayan

Kamis, 15 Desember 2016

Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa sebagai Akselerator Kesejahteraan Nelayan




            Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik berupa sumberdaya alam terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi); sumberdaya alam yang tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, emas, perak, timah, dan mineral lainnya); energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion); maupun jasa-jasa lingkungan lautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut.[1] Perikanan Laut Indonesia, memiliki luas lebih kurang 5,8 juta km2 dengan garis pantai sepanjang 81.000km, dengan potensi sumberdaya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sayangnya setelah tujuh dekade merdeka, Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi tersebut untuk membawa kesejahteraan secara merata kepada seluruh rakyat khusunya bagi masyarakat nelayan. Hal ini dibuktikan dengan banyakanya masyarakat nelayan yang hidup dibawah garis kemiskinan.
           Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) dalam UU No. 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes dipilih karena posisinya yang memberdayakan masyarakat desa dan sumber daya desa sehingga menciptakan ekonomi yang mandiri yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menjadi instrument hukum yang memberikan dana yang sangat besar kepada desa untuk dikelolanya.
            Optimalisasi BUMDes  sebagai akselerator kesejahteraan nelayan merupakan suatu gagasan yang sangat aplikatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Optimalisasi ini dilakukan dengan tiga kebijakan yang akan memacu BUMDes lebih optimal dalam memicu pertumbuhan ekonomi bagi para nelayan.

Pembekalan dan pengembangan.
            Dalam hal optimalisasi BUMDes ini,pemerintah yakni kementrian Desa berperan dalam melakukan pembekalan dan pengembangan terhadap BUMDes dimasyarakat nelayan. Pembekalan ini meliputi bagaimana mengelola dana desa, membantu para nelayan dalam mengembangkan potensi terbesar yang dimiliki setiap desa nelayan. Misalnya,desa nelayan yang memiliki potensi dibudidaya rumput laut maka pemerintah dapat mengoptimalkan potensi tersebut sehingga desa nelayan tersebut dapat menjadi sentra dari pengolahan rumput laut. Selain itu jajaran kementrian desa berperan dalam memberikan edukasi kepada para nelayan tentang proses penangkapan biota laut yang ramah lingkungan serta berperan dalam mengembangkan industri kreatif .

Memperkuat Kemitraan
            Kemitraan BUMDes memiliki peran penting dalam melakukan optimalisasi BUMDes. Kemitraan ini dibangun karena selama ini BUMDes memiliki berbagai produk yang laku dipasaran namun tidak memiliki jaringan dalam memasarkannya, Kemitraan BUMDes ini dibangun dengan bekerjasama dengan pihak pihak pemerintah, swasta/bisnis dan universitas. Pihak swasta disini berperan sebagai pihak yang bekerja sama dengan BUMDes dalam hal pemasaran produk. Pihak swasta juga berperan dalam memberikan pelatihan kepada pegawai BUMDes terkait pengembangan usahanya Sedangkan Universitas berperan dalam melakukan riset dan membantu para nelayan dan pihak BUMDes dalam hal pengembangan produk. Misalnya saja Mahasiswa dari fakultas ilmu kelautan dan perikanan,mereka dapat melakukan riset dan membantu masyarakat nelayan dalam hal membudidayakan biota laut yang bernilai ekonomis tinggi seperti cara mengembangbiakan ikan kerapuh,teripang dan lain-lain yang selama ini masih belum bisa dibudidayakan oleh nelayan. Sehingga apabila pembudidayaan ini berhasil maka para nelayan sudah tidak tergantung lagi dengan cuaca dan musim,karena telah memiliki cadangan.

Pengembangan sumber daya manusia
            Pengembangan sumber daya manusia dipilih mengingat kekayaan sebenarnya Indonesia adalah sumber daya manusianya. Dimana sumber daya manusia ini nantinya akan mengelola kekayaan sumber daya yang lain di Indonesia. Pelatihan dan mentoring yang dilakukan oleh Mitra BUMDes nantinya akan sangat berguna dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan peningkatan kualitas disini bukan hanya bersifat skill oriented, namun juga semangat, etika dan kecintaan terhadap lingkungan.



[1] Potensi laut Indonesia diakses dari kkp.go.id di akses pada tanggal 05 Desember  2016

0 komentar :

Posting Komentar